SAMPANG – Permasalahan drainase dan genangan air di wilayah perkotaan kembali menjadi sorotan dalam audiensi antara Media Center Sampang dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang pada Selasa (12/05/2026).
Audiensi tersebut membahas berbagai persoalan infrastruktur dasar, khususnya sistem drainase perkotaan yang dinilai masih memerlukan perhatian serius guna mengantisipasi terjadinya genangan saat musim hujan.
Sekretaris II Media Center Sampang, Ibnu Humaidi, menekankan pentingnya normalisasi saluran drainase dilakukan secara berkala di titik-titik rawan genangan.
“Kami mendorong adanya jadwal rutin normalisasi selokan. Jangan sampai tindakan baru dilakukan ketika genangan sudah terjadi. Ini menyangkut pencegahan demi kenyamanan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Media Center Sampang, Fathor Rahman, menyampaikan bahwa media memiliki peran strategis sebagai pengawas kebijakan publik sekaligus penyampai aspirasi masyarakat.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan media harus dibangun melalui keterbukaan informasi dan komitmen bersama dalam mengawal pembangunan daerah.
“Media bukan hanya membawa kritik, tetapi juga solusi. Kami ingin memastikan aspirasi masyarakat benar-benar sampai kepada pengambil kebijakan agar pembangunan di Kabupaten Sampang berjalan tepat sasaran,” ujarnya.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sampang, Siti Muatifah, mengapresiasi kepedulian insan pers terhadap persoalan infrastruktur di Kabupaten Sampang.
Ia mengakui, informasi yang diperoleh dari lapangan melalui media sangat membantu pemerintah daerah dalam menentukan prioritas penanganan dan evaluasi pembangunan.
Dalam audiensi tersebut, turut disepakati beberapa poin penting, di antaranya peningkatan transparansi informasi terkait proyek infrastruktur, evaluasi sistem drainase perkotaan menjelang musim penghujan, serta peningkatan respons pelayanan publik terhadap keluhan masyarakat mengenai jalan rusak maupun fasilitas umum lainnya.
Pertemuan itu diharapkan menjadi langkah awal memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan media dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
(Az)
