IPSI Sampang Tegas! Kegagalan Ikut Porprov Jatim Imbas Buruknya Manajemen KONI
SAMPANG – Tidak ikut sertanya cabang olahraga pencak silat Kabupaten Sampang dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur 2025 terus menuai polemik. Menanggapi tudingan sepihak dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sampang, pihak Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Sampang akhirnya memberikan klarifikasi tegas.
Sekretaris Umum IPSI Sampang, Syaiful Arif, SE, M.Pd menegaskan bahwa pernyataan KONI, khususnya dari Wakil Sekretaris KONI Moh. Yusuf atau yang akrab disapa Bang Ucup, dinilai tidak sesuai fakta dan terkesan melempar tanggung jawab.
“Pernyataan dari KONI itu tidak sesuai kenyataan. Faktanya, pemanggilan kepada IPSI dilakukan setelah jadwal seleksi dan Kejurda kami ditetapkan. Jadi, mau dipanggil pun tidak mungkin kami mengubah agenda yang sudah disusun dan disahkan,” ujar Syaiful Arif, Selasa (1/7/2025).
Dirinya juga mempertanyakan kebenaran klaim KONI terkait pemanggilan yang disebut-sebut dilakukan beberapa kali.
“Kalau memang KONI merasa sudah beberapa kali memanggil IPSI, tolong tunjukkan buktinya. Kapan dan tanggal berapa saja? Jangan hanya menyampaikan sepihak ke media tanpa data yang jelas,” tegasnya.
Menurut Syaiful, KONI sebagai induk organisasi olahraga seharusnya menjadi fasilitator dan pembina seluruh cabang olahraga, bukan justru menciptakan opini yang menyudutkan salah satu cabor yang memiliki kontribusi prestasi untuk Kabupaten Sampang.
KONI Mengklaim Sudah Fasilitasi, Namun Diakui Anggaran Terbatas
Sebelumnya, Wakil Sekretaris KONI Sampang, Moh. Yusuf atau Bang Ucup menyampaikan bahwa pihaknya sudah berupaya memfasilitasi keikutsertaan pencak silat dalam Porprov Jatim 2025. Namun, menurutnya, IPSI tidak siap mengikuti mekanisme pendaftaran yang telah dilakukan secara online.
“Pendaftaran sudah online, ada batas waktunya. Namun IPSI tidak siap, dan setelah penutupan baru menyatakan ingin mendaftar. Kami hanya fasilitator, keputusan tetap ada di panitia Porprov,” jelas Yusuf.
Ia juga menyinggung keterbatasan anggaran hibah KONI Sampang yang hanya Rp1,7 miliar, jauh lebih kecil dibandingkan daerah lain seperti Kabupaten Bangkalan yang sudah mendapatkan Rp4,5 miliar dari dana murni.
Namun, menurut IPSI, permasalahan ini bukan semata-mata soal anggaran, tetapi lebih kepada minimnya komunikasi dan koordinasi antara KONI dengan cabor.
“Kita semua paham soal keterbatasan anggaran, tapi seharusnya koordinasi tetap berjalan profesional. Jangan sampai cabor seperti pencak silat yang selama ini membawa nama baik Sampang justru dikorbankan karena kurangnya komunikasi,” tambah Syaiful.
Polemik ini menjadi perhatian masyarakat, mengingat pencak silat merupakan salah satu cabang olahraga yang rutin menyumbang prestasi bagi Kabupaten Sampang.
(AZ/digitalpena.com)
