GKS Soroti Anjloknya PAD Pasar, Desak DPRD Sampang Usut Tuntas
SAMPAMG – Anjloknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pengelolaan pasar di Kabupaten Sampang tahun 2024 mendapat sorotan tajam dari LSM Garda Kawal Sampang (GKS). Mereka mendesak agar DPRD, melalui Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, benar-benar serius mengungkap akar permasalahan di balik jebloknya pendapatan tersebut.
(Dikutip dari media anekafakta.com) Pembina GKS, H. Tohir, menilai bahwa capaian PAD yang meleset jauh dari target merupakan indikasi lemahnya kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Sampang sebagai instansi teknis yang bertanggung jawab atas sektor pasar.
“Jangan hanya pintar membuat konsep dan narasi, tapi gagal dalam pelaksanaan di lapangan. Kepala Diskopindag harus berani bertanggung jawab,” ungkap H. Tohir, Selasa (27/5).
GKS juga menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pansus LKPJ DPRD Sampang yang tengah menelaah kegagalan tersebut. Menurut mereka, ini bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan bisa saja ada unsur kelalaian atau potensi penyimpangan dalam pengelolaan retribusi pasar.
Sebelumnya, Ketua Pansus LKPJ, Alan Kaisan, menyampaikan bahwa dari target PAD sebesar Rp6 miliar, hanya sekitar Rp3,2 miliar yang berhasil dikumpulkan. Capaian ini dinilai sangat jauh dari standar ideal yang seharusnya minimal mencapai 90 persen.
Lebih lanjut, Alan menyebut pihaknya akan menggali lebih dalam potensi masalah, baik dari sisi internal pengelolaan pasar, ketertiban pedagang, hingga sistem pelaporan yang berjalan.
Sementara itu, Kepala Diskopindag Sampang, Hj. Chairijah, S.H., M.H., saat dikonfirmasi media menjelaskan bahwa perubahan sistem pembayaran retribusi dari harian menjadi tahunan, sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2022 dan Perda No. 61 Tahun 2024, menjadi faktor utama turunnya pendapatan.
“Transisi sistem ini memang memengaruhi tingkat kepatuhan pedagang. Tapi sekarang datanya lebih rapi dan ke depan akan memudahkan proses penagihan,” terang Chairijah.
Ia juga menyebut bahwa capaian PAD tahun ini masih bisa dianggap wajar mengingat tahun sebelumnya sempat terbantu oleh pemasukan dari perpanjangan izin sebesar Rp330 juta.
(AZ/digitalpena.com)
