BIROKRASIUMUM

Rakornas Produk Hukum Daerah 2025 : Bupati Sampang Siap Tingkatkan Kualitas Regulasi

KENDARI – Pemerintah Kabupaten Sampang terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan. Hal ini ditandai dengan kehadiran langsung Bupati Sampang H. Slamet Junaidi, S.IP bersama Ketua DPRD Rudi Kurniawan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah Tahun 2025 yang digelar Kementerian Dalam Negeri RI di Kendari, Sulawesi Tenggara, 26–28 Agustus 2025.

Rakornas ini menjadi momentum penting untuk mendorong penguatan produk hukum daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia investasi, sejalan dengan visi pemerintah pusat dalam pemantapan Asta Cita.

BACA JUGA :  Sigap di Tengah Warga, Koptu Abdul Malik Bersama Masyarakat Evakuasi Pohon Bambu Roboh di Tlambah

Rangkaian kegiatan dimulai dari apel pemantapan pelaksanaan perda yang berlangsung di halaman Kantor Gubernur Sultra, Rabu (27/8), dan dilanjutkan dengan talk show interaktif serta penandatanganan komitmen bersama antar pemerintah daerah untuk menjaga kepatuhan dalam pembentukan regulasi.

Tidak hanya itu, Rakornas juga diisi dengan penyerahan simbolis manfaat BPJS Ketenagakerjaan kepada peserta terpilih, sebagai bentuk perhatian terhadap perlindungan sosial tenaga kerja.

BACA JUGA :  Kodim Sampang Hadirkan Nilai Iman dalam Karya Bakti Rehab Mushola Nurus Sholawah

Acara ini turut menghadirkan sejumlah tokoh nasional, mulai dari Menteri Hukum dan HAM, Menteri Investasi/Kepala BKPM, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, hingga para pejabat tinggi kementerian dan lembaga terkait.

Sebagai penutup, pada 28 Agustus 2025 akan digelar Pameran Ekonomi Kreatif dan UMKM Expo 2025 yang menampilkan berbagai inovasi dan potensi daerah dari seluruh penjuru Indonesia.

BACA JUGA :  Semarak HUT RI ke-79: Putri Mantan Kepala Desa Kamuning Gelar Senam Bersama Emak-Emak

Dengan mengikuti Rakornas ini, Pemkab Sampang menunjukkan dukungan penuh terhadap penguatan regulasi daerah dan sinkronisasi kebijakan pusat-daerah, demi mewujudkan pemerintahan yang transparan, tertib hukum, serta ramah investasi.

(Az/digitalpena.com)

Berita terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button