Nakes Honorer Asal Sampang Berangkat ke Jakarta, Suarakan Keadilan di Aksi Damai Nasional
Sampang – Ratusan tenaga kesehatan (nakes) honorer asal Kabupaten Sampang, Madura, secara resmi berangkat menuju Jakarta pada Senin (21/7/2025) untuk bergabung dalam Aksi Damai Nasional Aliansi Honorer Non Database BKN R4 Indonesia. Aksi ini digelar sebagai bentuk perjuangan atas ketidakjelasan status mereka dalam sistem kepegawaian nasional, khususnya terkait seleksi PPPK 2024.
Dengan mengenakan seragam dan membawa spanduk tuntutan, para nakes menyampaikan harapan agar pemerintah pusat segera mengakomodasi nasib mereka yang telah mengabdi di garda terdepan, terutama saat pandemi COVID-19. Tuntutan mereka sederhana: kejelasan status, pengakuan pengabdian, dan perlindungan masa depan.
Koordinator rombongan, Agus, yang juga nakes honorer di Sampang, menyampaikan bahwa aksi ini adalah bentuk keprihatinan sekaligus tekad untuk memperjuangkan hak.
“Kami tidak mencari sensasi, kami mencari keadilan. Sudah terlalu lama kami mengabdi tanpa kepastian. Saat pandemi kami dibutuhkan, sekarang kami seolah dilupakan. Kami ingin status yang jelas dan masa depan yang layak,” ungkap Agus.
Spanduk yang mereka bawa memuat berbagai pesan seperti:
“Kami tidak butuh makan gratis. Kami butuh kesejahteraan.”
“Wahai Presiden! Kami Garda Terdepan Saat Pandemi. PPPK 2024 Kami Diabaikan?”
“Nakes Bagaikan Mantan – Saat Pandemi Diperjuangkan, Kini Ditinggalkan.”
Dukungan terhadap perjuangan ini datang dari berbagai pihak, termasuk Ketua LSM Garda Kawal Sampang, Mas Dayat.
“Kami mendukung penuh langkah teman-teman nakes honorer dari Sampang. Mereka telah menunjukkan dedikasi luar biasa, terutama saat pandemi. Kami minta Pemerintah Kabupaten Sampang dan DPRD Sampang tidak tinggal diam. Ini saatnya bersama-sama memperjuangkan nasib mereka ke pemerintah pusat. Jangan biarkan pejuang kesehatan kita kehilangan harapan di tanah kelahirannya sendiri,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mas Dayat juga mengajak DPRD Kabupaten Sampang untuk ikut serta menyuarakan aspirasi nakes melalui jalur politik dan kelembagaan.
“DPRD harus hadir, menyuarakan dan mengawal ini hingga pusat. Jangan biarkan perjuangan ini hanya jadi tontonan, tapi harus jadi dorongan nyata untuk perubahan,” tandasnya.
Para nakes berharap, aksi damai ini membuka hati pemerintah dan para pengambil kebijakan agar segera hadir dengan solusi konkret. Mereka tidak meminta belas kasihan, tapi keadilan atas pengabdian.
