Badko HMI Jatim Gelar Advance Training Tingkat Nasional
SURABAYA – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Jawa Timur gelar advance training (LK III), tingkat nasional, Jum’at (14/02) di gedung BPSDM Surabaya. Kegiatan digelar untuk menuntaskan tugas dan tanggungjawab pengurus HMI tingkat provinsi.
Turut hadir sejumlah pejabat tinggi tingkat nasional dan provinsi. Diantaranya Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), dr Mohammad Taufik, Kasubditsosbud Intelkam Polda Jatim, AKBP Haryono, Asisten III Sekda Pemprov Jatim, Benny Sampirwanto Mewakili PJ Gubernur Jatim, Kepala Kesbangpol Edy Supriyanto. Kepala BPSDM Jatim, Ramliyanto, Presidium KAHMI Jatim.
Yusfan menyebut, HMI sepanjang sejarah menjadi bagian pengisi kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, hal tersebut sudah tertanam sejak HMI lahir. Mulai dari fase perjuangan, pembangunan hingga saat ini.
Menurut Yusfan, kader HMI harus peka terhadap perkembangan zaman. Menurutnya, jika hal itu tidak tercapai, maka akan sulit adaptasinya untuk meraih Indonesia emas 2045.
“Kalau kader HMI tidak peka terhadap perkembangan zaman, maka akan sulit untuk mencapai Indonesia emas 2045,” terangnya saat memberi sambutan.
Lebih lanjut, pada momentum itu Yusfan juga meminta pemerintah pusat untuk mempertimbangkan kembali pemotongan anggaran yang dilakukan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. Terutama dalam hal pendidikan, lanjut dia.
Menurutnya, jika hal itu tidak dipertimbangkan dengan baik, dikhawatirkan akan menjadi penyebab lambatnya kualitas pendidikan di Indonesia. Terutama beasiswa bagi mahasiswa yang tergolong tidak mampu.
“Saya meminta pemerintah pusat mempertimbangkan kembali pemotongan anggaran itu. Terutama alokasi anggaran untu pendidikan. Sebab, kita semua, para aktivis juga berangkat dari keluarga tidak mampu,” lanjutnya.
Oleh karena itu, lanjut Yusfan, kader HMI sebagai Mitra kritis dari pemerintah harus turut serta menyuarakan pemotongan anggaran tersebut. Sebab menurutnya, dampak dari pemotongan akan didasarkan di berbagai sektor. Terutama pendidikan.
“Kita sebagai mitra kritis, meminta agar pemerintah pusat mempertimbangkan kembali pemotongan tersebut,” pungkasnya. (AZ)
